UU Desa Bentuk Persembahan Dewan Untuk Rakyat

Ilustrasi (www.ppdi.or.id)

 Disahkan Akhir Tahun, UU Desa Berlaku 2014

 Akhirnya setelah melalui 9 kali masa persidangan Dewan melalui Rapat Paripurna DPR, Rabu (18/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi UU, dan ini merupakan bentuk persembahan Dewan untuk rakyat.

“Inilah persembahan kami, sebagai langkah dalam membangun kehidupan Bangsa Indonesia kedepan, Membangun Desa Membangun Negara, Bravo RUU Desa,…Bravo UUD,…Bravo NKRI,….Jayalah Indonesia,…semoga,”kata Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam dihadapan 379 anggota dewan dan 70 orang perwakilan dari ribuan  elemen pejuang desa yang hadir di Balkon Paripurna DPR.

Sebelumnya, pimpinan rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menjelaskan, bahwa dengan disahkan nya RUU tentang Desa ini merupakan sejarah karena proses panjang pembahasan yang dilakukan sangat meletihkan.(Hampir

“Dan yang sangat membanggakan bahwa keputusan ini adalah keputusan kita bersama, karena seperti yang kita ketahui, sebenarnya Pemerintah yaitu Presiden dimenit-menit terakhir, masih ada beberapa subtansi yang Presiden pertimbangkan, tetapi akhirnya menyetujuinya, dan bisa diketuk palu sekarang,”jelas Priyo.

Dalam laporannya, Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam berharap dengan di sahkannya UU Desa ini dapat menjadi regulasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat, utamanya masyarakat yang berkehidupan di pedesaan.

Salah satu subtansi penting yang tertuang dalam RUU tentang Desa ini menurut Muqowam adalah pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 RUU Desa, isinya, bahwa desa mempunyai pendapatan terdiri dari a. Pendapatan asli Desa, b. Alokasi anggaran APBN, c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota, d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kab/Kota, e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kab/Kota, f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta, g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

“Khusus poin b, mengenai alokasi anggaran yang berasal dari APBN, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, yang didalam Penjelasan Pasal dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap,”jelas Muqowam.

Anggaran tersebut, tambahnya, dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

“Bagi kab/kota yang tidak memberikan alokasi dana tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa,”jelas Politis dari Fraksi PPP ini. 

 

Pada pasal 39 ayat 1 menyatakan kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat 2, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selain itu, PKB juga mengkritisi isi pasal 72 ayat 2 yang menyatakan bantuan dana dari APBN dilakukan secara bertahap. PKB meminta agar dana transfer dilakukan menyeluruh, bukan bertahap.

"Kita berharap dana transfer daerah tidak diberikan bertahap ke desa tapi sekaligus. Dan terakhir, selama ini pemilihan kades hasil urunan. Dalam UU ini, kami berharap akomodasi penuh biaya pemilihan kades ditanggung APBD," tegas dia

"Kita setuju (disahkan), dengan harapan kesejahteraan segera tercapai. Namun Fraksi PKB perlu beri catatan, PKB mengusulkan agar masa jabatan kades 2 kali selama 8 tahun. Artinya, setiap kali 8 tahun," ujar anggota DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding dalam interupsi rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/12).

 Sumber DPR-RI